Rintisan BOS SMA Cair Pertengahan 2012

Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMA sederajat direncanakan cair pada pertengahan tahun 2012. Pasalnya, bantuan tersebut merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam mendukung wajib belajar 12 tahun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Kunto Nugroho HP mengatakan, hingga saat ini turunnya dana rintisan BOS SMA masih diproses Direktorat SMA Kemdikbud. ”Dimungkinkan akan cair pertengahan tahun 2012 atau setelah Ujian Nasional (UN). Namun, untuk kepastian nilainya berapa nanti kami belum tahu, karena itu kebijakan nasional,” ungkapnya, kemarin. Rintisan BOS SMA juga menjadi pembahasan dalam Rembuk Nasional 2012 yang digelar Kemdikbud, belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut penjelasan tentang kebijakan itu masih bersifat umum, sedangkan mekanismenya, kurang lebih sama dengan BOS jenjang SD dan SMP. Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen ADV menilai, perlu dilakukan validasi data untuk meng-cover siswa pendidikan menengah termasuk cakupan jumlah yang perlu ditambah. Belum Layak Menurut Zen, jumlah Rp 120.000 per bulan bagi penerima rintisan BOS SMA juga masih belum bisa disebut layak. BOP pendidikan untuk siswa SMA saja sekitar Rp 1,2 juta, sedangkan untuk siswa SMK malah bisa Rp 1,5 juta. ”Jadi, jumlah Rp 120.000 ini malah hanya sekitar 1/10-nya, paling tidak bisa setara dengan BOS yang diterima SMP di kisaran Rp 700.000-an. Jadi, akan sangat membantu operasional pendidikan,” jelas Zen di Gedung Berlian, Senin (5/3). Pemprov juga diminta terus mendorong dinas terkait soal validitas data penerima yang dalam hal ini rintisan BOS SMA akan ditransfer langsung ke sekolah masing-masing. Zen berpendapat, dengan kucuran langsung ke rekening sekolah tentu harus dilakukan pengawasan intensif agar digunakan sesuai peruntukan. ”Kalau digunakan di luar kewenangan karena rintisan BOS SMA ini disalurkan langsung ke sekolah, tentu harus diawasi betul penggunaannya,” imbuhnya. Tidak hanya menyoal rintisan BOS SMA, penerima bantuan kurang mampu (BKM) juga perlu divalidasi, mengingat standar data yang digunakan masih mengacu pada BPS dan perlu diperbaharui. Dari 200.000 lebih penerima secara nasional, Jateng mencapai sekitar 16.000 penerima BKM. ”Pemutakhiran data perlu dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan terkait juga Kementerian Agama agar siswa kurang mampu bisa dijangkau.” Sumber: Suara Merdeka

Artikel Terkait