Kemdikbud Siapkan Uji Kompetensi Dasar Guru HonorerKementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk siapkan uji kompetensi dasar bagi guru honorer. Permintaan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam rangka menyeleksi guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Demikian terungkap pada jumpa media yang dilakukan oleh Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, di Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Selasa (28/02). "Kalau formasi MenPAN yang menetapkan, kita diminta untuk lakukan seleksi kompetensi," ujar mantan Rektor Unand ini.
Dari 650 ribu guru honorer yang ada di seluruh Indonesia saat ini, Musliar menyatakan, hanya 30 persen yang akan diangkat menjadi PNS. Selain alasan anggaran, pengangkatan guru honorer juga harus berdasarkan kompetensi. "Jangan sampai ketika diangkat, tapi kompetensinya tidak ada," tuturnya. Untuk penempatan, guru honorer yang akan diangkat nanti tidak selalu akan ditempatkan pada daerahnya. Penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan guru di suatu tempat.
"Misalkan ada Guru A di Daerah B yang sudah cukup gurunya, maka akan ditempatkan di daerah C yang kekurangan guru," jelas Musliar. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan guru saat ini, Musliar mengatakan, pemerintah daerah bisa menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yang telah ditandatangani tahun 2011 lalu dalam meredistribusi guru. "Dalam SKB dinyatakan, sudah sepakat untuk melakukan redistribusi," tandasnya.
Sumber: Kemdikbud
Demikian terungkap pada jumpa media yang dilakukan oleh Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, di Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Selasa (28/02). "Kalau formasi MenPAN yang menetapkan, kita diminta untuk lakukan seleksi kompetensi," ujar mantan Rektor Unand ini.
Dari 650 ribu guru honorer yang ada di seluruh Indonesia saat ini, Musliar menyatakan, hanya 30 persen yang akan diangkat menjadi PNS. Selain alasan anggaran, pengangkatan guru honorer juga harus berdasarkan kompetensi. "Jangan sampai ketika diangkat, tapi kompetensinya tidak ada," tuturnya. Untuk penempatan, guru honorer yang akan diangkat nanti tidak selalu akan ditempatkan pada daerahnya. Penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan guru di suatu tempat.
"Misalkan ada Guru A di Daerah B yang sudah cukup gurunya, maka akan ditempatkan di daerah C yang kekurangan guru," jelas Musliar. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan guru saat ini, Musliar mengatakan, pemerintah daerah bisa menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yang telah ditandatangani tahun 2011 lalu dalam meredistribusi guru. "Dalam SKB dinyatakan, sudah sepakat untuk melakukan redistribusi," tandasnya.
Sumber: Kemdikbud
Cetak
0 komentar:
Posting Komentar