Awal persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 menyodorkan gambaran mengerikan tentang permainan tender proyek. Fee mengalir ke mana-mana! BlackBerry Messenger dari Muhammad Nazaruddin, tokoh sentral dalam perkara ini juga memberi pesan sempurna mengenai keruwetan permainan berbagai kalangan. Petunjuk mengenai bertambahnya kasus besar korupsi — yang banyak di antaranya tidak tertuntaskan — mengindikasikan betapa buram wajah penegakan hukum kita.
Kecemasan anak-anak bangsa bahwa Indonesia bergerak ke arah salah kelola, bahkan negara gagal, mesti dipahami bukan dalam sikap apriori hanya memojokkan. Kita harus bersama-sama mencari solusi efektif agar amanah konstitusi, yakni penyejahteraan rakyat secara lahir-batin, bisa diwujudkan. Silang-sengkarut kehidupan di berbagai bidang, sungguh bertolak belakang dengan mandat reformasi 1998 yang mencita-citakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
Segudang persoalan mencengkeram, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, subsidi bahan bakar minyak di tengah pusaran harga minyak dunia, belum terjaminnya kualitas infrastruktur yang memengaruhi minat berinvestasi, biaya pendidikan yang menyenjangkan hak masyarakat kebanyakan, kehidupan politik yang jauh dari nilai-nilai kesantunan demokrasi, dan sebagainya. Di atas semuanya, kekarutmarutan penegakan hukum merupakan masalah yang menambah beban, dan hingga sekarang belum juga terurai.
Betapa penegakan hukum di negeri ini terkalahkan oleh berbagai persekongkolan. Ada mafia peradilan, mafia pajak, mafia proyek, mafia TKI, dan lain-lain, Bahkan hasil pemilihan umum pun diduga diinfiltrasi oleh kekuatan konspiratif, yang kini sedang diselidiki oleh Panitia Kerja DPR tentang Mafia Pemilu. Artinya, penegakan hukum kita dalam masalah besar. Tidak ada jaminan keterwujudan rasa keadilan, sehingga ketika semua sudah menjadi santapan opini sehari-hari, kepercayaan publik kepada hukum pun perlahan-lahan bisa terkikis.
Berbagai persoalan kehidupan bangsa yang membelit itu benar-benar diperparah oleh terkalahkannya hukum. Maka andai law enforcement benar-benar mampu menjadi tiang penyangga kehidupan bernegara dan berpemerintahan, kita yakin bangsa ini akan memiliki cukup kepercayaan diri dalam menghadapi aneka krisis, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Sorotan terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono akan sangat dipengaruhi oleh penilaian-penilaian menyangkut kualitas penegakan hukum.
Katakanlah, masih banyak pekerjaan rumah untuk membenahi insfrastruktur dalam menarik investasi, penyediaan lapangan kerja, menata ulang sistem pendidikan, membangun semangat kebhinekaan, dsb. Jika penegakan hukum memberi keyakinan, kita tentu bisa melangkah dengan percaya diri. Sebaliknya, sebaik apa pun langkah dalam menangani aneka persoalan itu, tanpa topangan hukum dan penegakannya yang berwibawa, kinerja pemerintah akan tetap dinilai minus. Kekuatan kinerja hukum kiranya menjadi kunci fundamental.
Sumber: Suara Merdeka
Sabtu, 16 Juli 2011
Andai Hukum Dijamin Tegak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar